PT PLN(Persero)

Start date: December 08, 2021 End date: December 17, 2021

PT PLN(Persero)

Pengumuman Pengadaan

INFORMASI PENGADAAN

No Pengadaan: EPROC-3600-20211208-3615-0001

Nomor RKS: 0031.RKS/KIT/DAN.01.02/C14020000/2021-ULANG

Nama Pengadaan: Pengadaan Pekerjaan Kesepakatan Harga Satuan Jasa Angkut BBM

Lokasi Pengumuman: UP3 Berau

Tahap Pengadaan

Pengumuman Pengadaan: 08/12/2021 12:00 - 17/12/2021 10:00

Pendaftaran dan Download Dokumen Pelelangan / RKS: 09/12/2021 07:00 - 17/12/2021 16:00

Pemberian Penjelasan: 13/12/2021 13:00 - 13/12/2021 15:00

Upload Dokumen Penawaran: 14/12/2021 07:00 - 23/12/2021 07:00

Kategori Pengadaan: JASA LAINNYA

Jenis Pengadaan: TERBUKA

Metode Pengadaan

Kualifikasi: Pasca Kualifikasi

Jenis Dokumen: Satu Tahap dua sampul

Evaluasi Penawaran: Sistem Gugur

Metode Penawaran: Reverse Auction Tertutup

Kualifikasi Penyedia: Besar;B1;B2;Kecil;K1;K2;K3;Menengah;M1;M2

Bidang dan Sub Bidang

Transportasi: Sub Bidang Transportasi Lainnya

Syarat Kualifikasi

Detail Administrasi

1. Surat Pernyataan bahwa secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak: Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan mempunyai kapasitas menandatangani Perjanjian/Kontrak secara hukum.

2. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen          

3. Surat Penawaran Pekerjaan bertanggal,dicap dan ditandatangani oleh yang memiliki kewenangan    

4. Fotocopy surat keterangan terdaftar sebagai transportir bahan bakar minyak yang diterbitkan oleh PT. Pertaminan (Persero) yang masih berlaku           Calon Penyedia Barang/Jasa merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT) yang terdaftar sebagai Transportir Bahan bakar Minyak PT Pertamina (Persero);

5. Copy Surat Izin Usaha yang masih berlaku: Memiliki surat izin usaha yang masih berlaku, sesuai bidang usaha yang diperlukan pada pekerjaan dalam Dokumen Tender/RKS ini dari pejabat/instansi terkait dengan kualifikasi minimal kecil;

6. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Izin Gangguan/ Keterangan Domisili.    

7. Surat Pernyataan bahwa komisaris dan Direksi dan atau Penanggung jawab dan atau Pengurus Perusahaan dan atau Penerima Kuasa tidak merangkap sebagai Direktur atau Pengurus di Perusahaan Peserta lainnya        

8. Copy Akte Pendirian Perusahaan         

9. Direksi/Pengurus yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak masuk dalam daftar penyedia Barang/Jasa yang terkena daftar hitam (blacklist)        

10. Surat Pernyataan tidak dalam Pengawasan Pengadilan,tidak bangkrut,kegiatan usaha tidak dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana: Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

11. Bukti pelunasan kewajiban pajak Tahun terakhir (SPT/PPh)        

12. Surat Kuasa: Surat Kuasa dari perusahaan kepada orang yang ditunjuk yang ditanda-tangani oleh orang yang berwenang dalam perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam Akte Perusahaan atau orang yang mendapat kuasa untuk itu di atas meterai cukup dengan disertai cap perusahaan.

13. Pakta Integritas 

14. Fotocopy akta perubahan terakhir, jika ada perubahan     

15. Surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 29 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir: Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020, dan fotokopi bukti penerimaan surat/bukti penerimaan elektronik masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2021;

Detail Keuangan

1. Surat Dukungan Bank: Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dan referensi bank.

2. Company rating report from Dun & Bradstreet or equivalent: sesuai RKS pasal 10 poin 10.3.4

Detail Teknis

1. Memiliki Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau OHSAS (minimal 18001:2007): sesuai RKS Pasal 10 poin 10.3.14

2. Sertifikat Ahli K3: Memiliki Surat Keputusan/ Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3, minimal Ahli K3 Umum dari Kementrian Ketenagakerjaan RI yang masih berlaku dan Nama Perusahaan yang tercantum sama dengan Nama Perusahaan yang bersangkutan.

3. Struktur Organisasi Perusahaan           

4. Asli Surat Pernyataan Kesanggupan: Sanggup melaksanakan pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai secukupnya.

PT PLN(Persero)